JAKARTA, PERSPEKTIF.CO.ID - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyikapi santai kabar soal kerja sama politik antara Partai Nasdem Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Salah satu kesepakatan dalam kerja sama ini adalah pengusungan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Rasyid Baswedan.
Prabowo menilai hal itu merupakan contoh demokrasi di Indonesia.
Menurut Prabowo, demokrasi melibatkan musyawarah dan negosiasi.
"Prabowo sendiri mengklaim belum mendengar rencana soal pemasangan Anies-Muhaimin, tetapi dia menghormati proses demokrasi yang berlangsung.
Saya sendiri belum dengar rencana-rencana (pemasangan Anies-Muhaimin) itu," ungkap Prabowo, Kamis (31/8) kemarin.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan bahwa Anies sepakat menjalin kerja sama dengan PKB.
"Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB," kata Riefky dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8).
Namun, Demokrat menganggap keputusan itu diambil secara sepihak oleh Ketum Nasdem, Surya Paloh.
Partai Demokrat kabarnya telah meminta penjelasan informasi tersebut kepada Anies.
Anies sendiri mengakui kesepakatan tersebut.
Demokrat menilai peristiwa itu sebagai pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga partai—Demokrat, PKS, dan Nasdem.
Demokrat juga menilai Anies Baswedan telah mengkhianati mandat yang diberikan partai koalisi untuk memimpin Koalisi Perubahan.
"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan," tegas Riefky.
Merespons hal itu, Demokrat bakal mengadakan rapat Majelis Tinggi yang rencananya dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Keputusan terkait arah politik partai dk Pemilihan Presiden 2024 disebut berada di tangan lembaga tersebut.