Protes Aturan Migrasi Izin Kapal, Ribuan Nelayan Indramayu Ancam Aksi Lebih Besar

PERSPEKTIF.CO.ID - Ribuan nelayan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, telah menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap aturan migrasi perizinan kapal yang diumumkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka merasa bahwa aturan tersebut akan memberikan beban ekonomi kepada pelaku usaha perikanan tangkap, karena diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta retribusi.

Dalam aksi protes di depan Kantor DPRD Kabupaten Indramayu pada tanggal 10 Agustus 2023, para nelayan menggunakan berbagai atribut dan menyuarakan penolakan mereka terhadap surat edaran KKP yang mengharuskan izin kapal nelayan berukuran di bawah 30 gross ton (GT) diperoleh dari pusat.

Salah satu perwakilan koordinator aksi, Kajidin, mengungkapkan bahwa aturan ini akan memberikan beban yang signifikan bagi nelayan. Mereka mengeluhkan pembayaran PNBP setelah sudah membayar retribusi dan pajak dari awal, serta adanya kewajiban memasang Vessel Monitoring System (VMS) yang mahal. Aturan pembatasan aktivitas penangkapan ikan di bawah 12 Mil juga dianggap memberatkan nelayan kecil karena menambah biaya operasional.

Massa aksi juga mengirimkan ikan busuk sebagai bentuk protes ke kantor KKP setempat, dan mereka mengancam akan mendatangi kantor KKP pusat jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

DPRD Kabupaten Indramayu memberikan dukungan terhadap aspirasi nelayan dan berjanji akan menyampaikan penolakan ini ke pemerintah pusat, meskipun mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kewenangan langsung dalam masalah tersebut. Mereka mengakui kontribusi besar nelayan terhadap pendapatan asli daerah dan menyatakan kesiapannya untuk mendukung nelayan dalam menentang kebijakan migrasi izin kapal ini.

Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin, berbicara dengan demonstran dan menyatakan bahwa DPRD akan berjuang bersama-sama dengan nelayan dalam menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

Aksi demonstrasi ini mencerminkan keprihatinan dan penolakan nelayan terhadap kebijakan yang mereka anggap merugikan dan memberatkan bagi usaha mereka.