Keberhasilan Hilirisasi Pertambangan: Lonjakan Ekspor Nikel Membuktikan Kesuksesan Program Jokowi

PERSPEKTIF.CO.ID - Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil menjalankan program utamanya dalam bidang pertambangan, yaitu hilirisasi. Bukti kesuksesan program ini terlihat dari lonjakan nilai ekspor nikel yang telah mengalami peningkatan drastis hingga puluhan kali lipat. Pada tahun 2022, nilai ekspor hasil hilirisasi nikel mencapai US$ 33,8 miliar atau sekitar Rp 510 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.000 per US$. Perbandingan ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan periode sebelum program hilirisasi berjalan pada tahun 2014-2015, di mana nilai ekspor nikel hanya mencapai US$ 1,1 miliar - US$ 2,1 miliar.

 

Presiden Jokowi menyatakan keberhasilan program hilirisasi ini dalam pidatonya pada acara pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ia menyoroti lonjakan nilai ekspor nikel dan menggambarkan perubahan signifikan yang telah terjadi. Selain itu, pemerintah Indonesia tidak hanya berhenti pada hilirisasi nikel, melainkan juga sedang mendorong hilirisasi dengan nilai tambah lainnya, seperti produk-produk dari bauksit dan tembaga.

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengamini prestasi tersebut. Ia menyatakan bahwa nilai tambah ekspor hasil hilirisasi nikel di dalam negeri mengalami lonjakan yang signifikan setiap tahunnya. Sebagai contoh, nilai ekspor bijih nikel pada tahun 2014 yang belum mengalami hilirisasi hanya mencapai US$ 2,1 miliar. Namun, setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, nilai ekspor meningkat menjadi US$ 11,6 miliar di tahun 2020, US$ 22,214 miliar di tahun 2021, dan bahkan mencapai US$ 33,8 miliar di tahun 2022.

 

Namun, program hilirisasi Indonesia tidak terlepas dari kontroversi dan tantangan. Berbagai pihak, termasuk Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional (IMF), telah mengeluarkan kritik terhadap program ini. Uni Eropa bahkan menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan meluncurkan Enforcement Regulation sebagai tindakan balasan terhadap gugatan Indonesia di WTO. IMF juga meminta agar program hilirisasi dihapus secara bertahap.

 

Meskipun menghadapi tekanan dan pertentangan dari berbagai pihak, Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini tetap teguh pada tujuan hilirisasi. Bagi Jokowi, hilirisasi menjadi kunci penting dalam mendorong Indonesia menuju status negara maju. Selain sektor pertambangan, hilirisasi juga diaplikasikan dalam sektor lain seperti perikanan dan pertanian. Dengan hilirisasi yang berhasil, Jokowi meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju yang kompetitif dan berkelanjutan di masa depan.

Sumber: