Jusuf Kalla Menyingkap Tekanan terhadap Dukungannya: "Banyak Pejabat Enggan Berjumpa Denganku"

PERSPEKTIF.CO.ID - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla atau JK, mengungkap pengakuan mengejutkan seputar tekanan yang dirasakannya dari pihak berwenang setelah menyatakan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin).

 

Dalam sebuah wawancara di acara Gaspol! pada Rabu (24/1), JK menyampaikan bahwa, meski tidak secara langsung, dirinya merasakan tekanan yang signifikan. Ia menegaskan bahwa intimidasi tidak hanya menimpanya, melainkan juga menimpa orang-orang terdekatnya. Bahkan, beberapa dari mereka dihadapkan pada intimidasi melalui kasus hukum yang tidak adil.

 

"Bukan secara langsung (intimidasi pada saya). Tetapi malah, mengganggu, orang-orang terdekat saya diintimidasi, bahkan ada yang dipenjarakan tanpa kesalahan," ujar JK, memberikan gambaran sulitnya situasi yang dihadapinya dan orang-orang di sekitarnya.

 

Walau demikian, JK tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai pihak yang terlibat dalam intimidasi tersebut atau kasus hukum yang menjerat orang-orang terdekatnya. Keberaniannya membuka suara mengenai tekanan ini memberikan wawasan lebih mendalam terkait dinamika politik di dalam negeri.

 

JK melanjutkan dengan menceritakan bagaimana banyak pejabat saat ini menjadi takut untuk bertemu dengannya. Bahkan, seorang pejabat harus berhati-hati dan menyembunyikan pertemuan dengan JK agar tidak ketahuan oleh atasan mereka. "Ada juga yang bertemu hanya dengan bisikan 'Pak, saya memang mendukung Anda, tetapi saya harus tetap diam'. Banyak yang seperti itu," ungkap JK, menunjukkan bahwa ketakutan untuk menyatakan dukungan terhadapnya telah menciptakan suasana yang tidak kondusif di kalangan pejabat.

 

Bukan hanya itu, JK juga mengungkapkan keheranannya terhadap kenyataan bahwa semua pejabat yang hendak bertemu dengannya terkesan takut atau bahkan menghindar. Meskipun JK selalu terbuka untuk berdiskusi dan merangkul semua pihak.

 

"Saya mengikuti prinsip bahwa pemerintah harus adil melayani semua pihak. Itulah cara negara ini diatur selama ini," tegas JK, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip pelayanan yang adil dan inklusif kepada seluruh rakyat Indonesia.

 

Sumber: