BP Tapera Bantah Dana Iuran Tapera untuk Pembangunan IKN

PERSPEKTIF.CO.ID - Adanya iuran Tapera sebesar 3 persen dari gaji pekerja dinilai sebagai langkah pemerintah untuk mencari dana terkait pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. 

Namun, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan bahwa dana iuran peserta tidak akan digunakan untuk mendanai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Sugiyarto, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera, menyatakan bahwa perluasan penerapan Tapera untuk masyarakat umum tidak berkaitan dengan proyek IKN.

“Saya kira tidak ada hubungannya sama sekali, menurut kami ya. Tidak ada hubungannya sama sekali antara dana dari peserta dengan pembangunan IKN ini, mohon maaf dari persepsi kami,” ujar Sugiyarto dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Tapera, Selasa (11/6).

Ia menekankan bahwa dana peserta yang dipotong dari gaji bulanan hanya digunakan untuk manfaat peserta tersebut.

Sugiyarto juga menjelaskan bahwa dana tersebut disimpan di akun terpisah dan peserta dapat memantau saldo mereka melalui aplikasi digital, mirip dengan sistem BPJS Ketenagakerjaan. 

“Karena uang yang berasal dari peserta itu murni digunakan kembali untuk peserta. Jadi katakanlah uang yang dari peserta itu ditaruh di account terpisah dari account-nya dana tapera, dan itu hanya boleh digunakan untuk memberikan manfaat kepada peserta,” ungkap Sugiyarto. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2024 yang mengatur iuran Tapera bagi ASN dan pegawai swasta. Besaran simpanan Tapera adalah 3 persen dari gaji, dengan 2,5 persen ditanggung pekerja dan sisanya oleh pemberi kerja.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah dihitung secara matang meski menuai kritik publik karena memotong penghasilan pekerja dan membebani pengusaha.

"Iya semua (sudah) dihitung, lah. Biasa, dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau enggak berat," ungkapnya.

Sumber: