Surya Paloh Tetap Mantap Pada KPP Meski Terpapar Kontroversi
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) memberikan keterangan pers terkait pemilihan Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pasangan Anies Baswedan di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Jakarta, Kamis (31/8/2023) malam. Selain menanggap--
Surya Paloh menekankan bahwa persetujuan resmi dari pihaknya terkait pasangan calon tersebut belum diberikan. "Persetujuan yang saya maksud belum mencapai tahap final," tegasnya.
Partai Demokrat telah mengkritik rencana pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024, menyebutnya sebagai tindakan pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, menduga bahwa Surya Paloh telah mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan pihak lain.
BACA JUGA:Kontroversi Video Promosi Syakir Daulay, Melecehkan Momen Proklamasi!
"Serangkaian peristiwa ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan Piagam Koalisi yang telah disetujui oleh ketiga partai politik," ujar Teuku dalam pernyataan pers yang dirilis oleh Partai Demokrat di Jakarta pada hari Kamis.
Teuku juga menegaskan bahwa Anies telah melanggar komitmen sebelumnya, di mana ia menyatakan akan memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, sebagai calon wakil presiden.
"Ini juga dianggap sebagai pengkhianatan terhadap apa yang telah dinyatakan oleh calon presiden Anies Baswedan sendiri, yang telah diberi mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," tambah Teuku.
Dalam pernyataan pers tersebut, Teuku mengungkapkan bahwa Anies sebelumnya telah menyampaikan niatnya untuk menjadi calon wakil presiden kepada AHY. Namun, pada Selasa (29/8) malam, di Nasdem Tower, Jakarta, Surya Paloh, sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, secara resmi menunjuk Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Namun, pada Rabu (30/8/2023), Anies belum secara langsung menyampaikan keputusan ini kepada pimpinan tertinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, yang juga merupakan anggota koalisi KPP
Sumber:
